Upaya Hukum Menjerat Pelaku Prostitusi Online

Jakarta – Masih marak adanya Prostitusi online belakangan ini dan lagi-lagi pelakunya diduga berasal dari kalangan artis, public figure, model sangat memprihatinkan sekali bagi masyarakat umum, dan belakangan ini dihebohkan muncul lagi kasus tersebut yang sudah diungkap oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Timur.

 

Beberapa kasus sebelumnya semua yang bisa dijerat dan pernah mengalami kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan hanya mucikarinya, bagaimana dengan Pelakunya ? Apakah bisa diproses secara Pidana juga agar bisa memberikan efek jera dan pembelajaran ke masyarakat bahwa Pelaku Prostitusi tersebut harus merasakan hal yang sama dengan mucikarinya sehingga tidak ada lagi kegiatan prostitusi online.

Bagaimana upaya hukum menjerat Pelaku Prostitusi Online ?

Perdagangan orang berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar-negara untuk tujuan eksploitasi.

 

Dan pada Pasal 1 butir 3 UU PTPPO menjelaskan yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang, korban yang sengaja direkrut dengan proses sebagaimana ketiga unsur di atas maka dapat dikategorikan sebagai korban perdagangan orang. Apabila seseorang yang menjadikan Prostitusi online sebagai pekerjaan dan tidak mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, ekonomi akibat dari tindak pidana perdangan orang maka tidak dapat dikatakan sebagai korban dan patut di duga beberapa public figure yang bekerja sambilan pada area Prostitusi Online adalah untuk memenuhi gaya hidup yang glamour.

 

Pada Pasal 42 ayat (2) Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum menyatakan bahwa : “Setiap orang dilarang : a. menjadi penjaja seks komersial, b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial, c. memakai jasa penjaja seks komersial”. Tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 61 ayat (2) Perda a quo merupakan pelanggaran sehingga ancaman hukuman bagi PSK dan pengguna PSK adalah 20 (dua puluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari.

 

Pelaku Prostitusi Online juga bisa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) huruf u UU No 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) karena bermotif Tindak Pidana Ekonomi dan pada Pasal 3 UU TPPU mencantumkan pidana maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp10 miliar terhadap pelaku yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta dari tindak pidana asal serta Pasal 5 UU TPPU mencantumkan pidana maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar bagi orang-orang yang menerima harta hasil pencucian uang.

 

Umumnya dalam tindak pidana prostitusi online, penyidik menerapkan Pasal 296 dan 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo UU TPPO, namun pasal itu hanya dapat menjerat muncikari dengan hukuman pidana kurungan maksimal 1 tahun dan 4 bulan.

 

Mungkin sudah saatnya bagi Penyidik untuk mengkaji Penerapan Pasal-pasal dan aturan hukum dari Perda DKI, Delik-delik Tindak Pidana Pencucian Uang juga digunakan karena bisa memberikan efek jera kepada pelaku yang mau coba-coba untuk masuk ke area prostitusi karena ada ancaman hukumannya selain hanya hukuman sosial dari masyarakat saja.

Demikianlah wawancara santai dengan Pengacara Muda Indonesia, Dr. Firman Candra di sore yang cerah dengan Redaksi(RED)

Bagikan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 234
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •   
  •   
  •