Home / Breaking News / Nasional

Kamis, 2 Juni 2022 - 20:40 WIB

Kuasa Hukum PT. Kutama Mining Indonesia Jelaskan Kronologi Gelar Perkara Pengaduan Dumas

Spread the love

Jakarta_Mata-Pers-Indonesia — Kuasa Hukum PT. Kutama Mining Indonesia , Erlangga Lubai, SH, MH di Jakarta pada 25 Mei 2022 lalu mengungkapkan kronologis Gelar Perkara Pengaduan Dumas.

Pada Tanggal 18 Mei 2022 Tentang Permintaan Kepastian Hukum atas Pengaduan Sdr. Hery Susianto dengan No: LP/B/0787/IX/2019/BARESKRIM.

Adapun Kronologis gelar perkara sebagai berikut
1. Bahwa Gelar Perkara dipimpin oleh Kombes Pol. Nurfalah dengan jabatan Korwas I

2. Bahwa dalam gelar Perkara ini di lakukan karena adanya Pengaduan dari Masyarakat yang dilakukan oleh Pengacara Sdr. Hery Susianto yaitu Sdr. Onggo Wijaya mengenai Kepastian Hukum atas Penetapan Tersangka Sdr. Hery Susianto dalam Perkara Penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan Perkara Tindak Pidana Pencucian uang (UU No. 8 tahun 2010)

3. Bahwa dalam gelar Perkara tersebut yang disampaikan oleh Sdr. Onggo Wijaya Bahwa mengenai Penetapan Sdr. Hery Susianto bukan merupakan tindakan atau perbuatan pidana hal ini dikarenakan telah adanya putusan pengadilan Negeri Palangkaraya No. ……… dimana dalam putusan tersebut membatalkan perjanjian MOU dengan akta notaris No. 3 Tanggal 5 Juli 2012 dengan akta notaris Ellys Nathalina SH.,MH.MOU ;

4. Bahwa Penasehat Hukum Sdr. Hery Susianto berasumsi yang menjadi pokok Perkara adalah uang –uang yang telah dipakai oleh Sdr. Hery Susianto dan telah terpenuhinya kewajiban kewajiban Sdr. Hery Susianto terhadap pertanggung jawaban uang- tersebut dimana telah dibuatnya perjanjian MOU dengan akta notaris No. 3 Tanggal 5 Juli 2012 dengan akta notaris Ellys Nathalina SH.,MH.

5. Bahwa Menurut Kuasa Hukum Sdr. Hery Susianto Sdr. Onggo Wijaya bahwa mengenai hutang-hutang uang yang dipakai oleh Sdr. Hery Susianto dimana hutang-hutang itu telah dimuat dalam perjanjian perjanjian MOU dengan akta notaris No. 3 Tanggal 5 Juli 2012 dengan akta notaris Ellys Nathalina SH.,MH. telah dipertanggung jawabkan oleh Sdr. Hery Susianto dimana atas keputusan PN. Palangkaraya yang Memutuskan Hutang-hutang tersebut dianggap LUNAS dikarenakan adanya wan Prestasi yang dilakukan Oleh Pihak PT. KMI (Terlapor Dumas)

6. Bahwa dalam Gelar Perkara yang dilakukan pada tanggal 18 Mei 2022 Diberikan Kesempatan Kepada Penasehat Hukum Sdri. Wang Xiu Juan alias Susi untuk memaparkan kronologis Perkara dimana dalam gelar Perkara atersebut Kuasa hukum Sdri. Wang Xiu Juan /Susi yang diwakili Oleh Sdr. Erlangga Lubai menyatakan bahwa Sdr. Hery Susianto Adalah Karyawan PT. KMI dengan Surat Pengangkatan sebagai karyawan PT,KMI dan di tunjuk sebagai kepala cabang sebagai mana akta No. 265 tanggal 22 September 2008

7. Bahwa dalam gelar Perkara tesebut di paparkan bahwa Sdr. Hery Susianto sebagai Karyawan ditugaskan untuk untuk mencari lokasi-lokasi tambang batu bara di Kalimantan tengah dan mewakili kepentingan PT. KMI di Kalimantan tengah, dan setelah berhasil maka Kewajiban Sdr. Hery Susianto harus memberikan seluruh lokasi dan Perusahaan-Perusahaan tersebut kepada PT. KMI dimana tempatnya bekerja;

8. Bahwa Hery Susianto sebagai kepala cabang yang mewakili PT. KMI juga Memegang Keuangan Oprasional Perusahaan yang ditarnsfer oleh Ny. Wang Xiu Juan sebagai Investor dan Pemegang Saham PT. KMI ke Rekening Hery Susianto, dan Kewajiban Sdr. Hery Susianto adalah Wajib memberikan laporan tentang usahanya kepada Pemberi kuasa ( Direktur PT. KMI pusat) dan memberikan Pertanggung Jawaban tentang Laporan Keuangan, dimana laporan keuangan tersebut terjadi selisih penggunaan sebesar Kurang Lebih 32 Milyard.

9. Bahwa Dalam Gelar Perkara Tersebut yang menjadi dasar adalah rekomendasi jaksa dimana Jaksa Menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Sdr. Hery Susianto Merupakan Tindakan Pidana hal ini diperkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. ……….. yang membatalkan perjanjian MOU dengan akta notaris No. 3 Tanggal 5 Juli 2012 dengan akta notaris Ellys Nathalina, sedangkan yang menjadikan alas an Penetapan tersangka Sdr. Hery Susianto adalah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penydikan (SP2HP) No. B/103/1/2021/Dit. Tipidum Tertanggal. 26 Januari 2021. penetapan tersangka terhadap Sdr. Hery Susianto telah sesuai dengan undang – undang dikarenakan penyidik telah memiliki 2 (dua) alat bukti yang syah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam Pasal 184 KUHAP ada 5 jenis alat bukti yang syah yaitu (1) keterangan saksi (2) keterangan ahli (3) surat/dokumen (4) petunjuk (5) keterangan terdakwa

10. Bahwa Dalam Gelar Perkara Pimpinan Gelar dan Para Peserta Gelar hanya membahas proses penyerahan Perusahaan yang telah diserahkan oleh Sdr. Hery Susianto kepada Pihak PT. KMI ( Pelapor ) sehingga mendorong timbulnya asumsi perbuatan yang dilakukan Oleh Terlapor secara hukum merupakan Perbuatan Perdata, dimana dalam kenyataannya Terlapor Menjanjikan akan menyerahkan seluruh lokasi tambang yang didapatinya kepada PT. KMI sedang dalam kenyataannya ada dua buah lokasi tambang yang tidak di serahkan dan dikuasai oleh Terlapor ( Sdr. Hery Susianto );

11. Bahwa dalam gelar perkara pada tanggal 18 mei 2022 terdapat petunjuk Jaksa dimana petunjuk tersebut mengarahkan penyidik POLRI agar memandang perbuatan Sdr. Hery Susianto merupakan perbuatan perdata bukan merupakan tindak Pidana , sedangkan dalam petunjuk -petunjuk Jaksa Sebelumnya bahwa unsur Tindak Pidana Penggelapan ( Pasal 372 ) telah terpenuhi dan hanya tinggal melengkapi Tindak Pidana Pencucuian Uang UU No.8 Tahun 2010 yang di tuduhkan kepada Tersangka;

12. Bahwa dalam gelar perkara tersebut terungkap fakta dan diakui secara langsung oleh Sdr. Hery Susianto bahwa telah menjual dua buah lokasi tambang kepada orang lain ( sahabatnya ) dimana dalam gelar tersebut tidak ada satupun penyidik dan peserta gelar untuk menggali lebih dalam keterangan Sdr. Hery Susianto Tersebut, bahkan semua pertanyaan hanya mengarah kepada unsur perjanjian dan penggunaan uang sedangkan dalam permasalahan ini adalah penggelapan lokasi tambang oleh Sdr. Hery Susianto yang dalam pencariannya menggunakan uang PT. KMI ; dalam gelar perkara pada tanggal 18 Mei 2022 pengakuan terserbut tidak dibahas dan dikesampingkan oleh pimpinan dan para peserta gelar;

13. Bahwa dalam Gelar Perkara tanggal 18 Mei 2022 yang menjadi rekomendasi dari kejaksaan adalah putusan Perkara Perdata Pembatalan MOU yang dibuat oleh PT. KMI dan PT. TGM, sedangkan dalam perkara A quo yang menjadi pokok permasalahan bukan perjanjian perdata yang dibatalkan akan tetapi lahan-lahan batu bara yang digelapkan dan dibiayai seluruhnya oleh PT. KMI (Pelapor) ;

14. Bahwa MOU yang di buat dikarenakan tidak sanggupnya Sdr. Hery Susianto dalam mempertanggung jawabkan uang uang yang di pakai untuk pengurusan PT. TGM yang di gelapkan dan semua isi dari MOU dibuat merupakan inisiatif dari Sdr. Hery Susianto yang seolah-olah bahwa PT. TGM yang digelapkannya sebagai jaminan untuk pembayaran hutang sedangkan sedangkan pembatalan putusan tersebut oleh Pengadilan tidak ada sangkut pautnya dengan penggelapan lahan yang dilakukan oleh sdr. Hery Susianto ( terlapor )

15. Bahwa Sdr. Hery Susianto oleh Team Penyidik Awal BARESKRIM POLRI, telah ditetapkan sebagai TERSANGKA sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penydikan (SP2HP) No. B/103/1/2021/Dit. Tipidum Tertanggal. 26 Januari 2021.

16. Bahwa dalam gelar Perkara Tanggal 26 Oktober 2020 penetapan tersangka terhadap Sdr. Hery Susianto telah sesuai dengan undang – undang dikarenakan penyidik telah memiliki 2 (dua) alat bukti yang syah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam Pasal 184 KUHAP ada 5 jenis alat bukti yang syah yaitu (1) keterangan saksi (2) keterangan ahli (3) surat/dokumen (4) petunjuk (5) keterangan terdakwa

17. Bahwa kurang memahaminya Penyidik pengganti yang menangani perkara A quo dengan penyidik awal yang menangani perkara A Quo , dimana yang menjadi permasalahan oleh penyidik Pengganti merupakan uang Perusahaan yang dipakai dan digelapkan oleh Sdr. Hery Susianto sedang dalam penyidikan awal yang menjadi permasalahan adalah lahan lahan yang digelapkan.

18. Bahwa rekomendasi dari kejaksaan kepada penyidik awal adalah telah terpenuhinya unsur pidana 372 dan unsur TPPU penyidik diminta untuk membuka Rekening Terlapor namun belum dapat dilakukan;

19. Bahwa kepada Bapak Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (DIV. PROPAM) POLRI mohon kiranya agar perkara ini dilanjutkan dan di proses sesuai dengan penetapan penyidik awal yang menyatakan Sdr. Hery Susianto sebagai TERSANGKA dan sesuai dengan rekomendasi dalam gelar Perkara Tanggal 26 Oktober 2020. Agar kiranya segera untuk dapat melengkapi berkas berkas yang dimintakan oleh Kejaksaan Agung RI sehingga terpenuhinya unsur Pidana yang di tersangkakan;

20. Bahwa Mohon kepada Bapak Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (DIV PROPAM ) POLRI untuk segera melakukan penahan terhadap Sdr. Hery Susianto sebagai upaya hukum dan bentuk keadilan dalam penegakkan hukum di Indonesia, dimana pemodal PT. KMI ( Ibu Susi / Wang Xiu Juan ) yang menjadi pesakitan sedang yang diberi modal dan menjadi karyawan Nya dapat bebas dan terlepas dari segala jerat hukum.(Inul)

Berita ini 50 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Breaking News

Perkawinan Adalah Sebuah Perjanjian Hukum

Breaking News

Korban Penyekapan Di Apartemen St. Morizt Minta Perlindungan Ke Kejaksaan Agung

Breaking News

Lahan Fasos-Fasum Diserobot Pengembang, Tokoh Masyarakat RW/11 Kel. Jatisari Kota Bekasi Utarakan Keresahan Warga

Breaking News

Point Perbedaan Perubahan Surat Edaran Tentang PPKM Level 3 Di Kota Bekasi

Breaking News

Pemkot Bekasi Dan Perwakilan BPKP Provinsi Jabar Tanda Tangani Komitmen Bersama Tentang Anti Korupsi

Breaking News

Pangdam Jaya Pimpin Acara Sertijab Para Pejabat Jajaran Kodam Jaya

Breaking News

FANAPDS Desak Segera Tuntaskan Kasus Mesum Oknum Pejabat Kemenag

Breaking News

Resmi Di Buka Pertandingan Sepakbola Mini Kapolsek Kertapati Cup Dalam Rangka Peringati HUT RI Ke-77 TA 2022