Home / Breaking News / Politik

Senin, 1 Agustus 2022 - 23:57 WIB

Fahri Bachmid: Gugatan Sengketa DPD Partai Golkar Kota Bekasi di Pengadilan Negeri Legal dan Konstitusional

Spread the love

Kota Bekasi_Mata Pers Indonesia — Perkara gugatan sengketa kepengurusan dua versi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Bekasi masih berlanjut.

Pada 29 Oktober 2021, DPD Partai Golkar Kota Bekasi menggelar Musyawarah Daerah (Musda) V di Hotel Horison, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Dimana dari hasil Musda V tersebut, Nofel Saleh Hilabi terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi periode 2020-2025.

Sementara pada tanggal yang sama yang bertempat di Graha Bintang, Kota Bekasi, digelar juga Musda V DPD Partai Golkar Kota Bekasi dan menetapkan Ade Puspitasari didapuk jadi ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi periode 2020-2025.

Adanya dualisme tersebut, Nofel Saleh Hilabi sebagai penggugat, melawan DPD I Partai Golkar Provinsi Jawa Barat sebagai tergugat I. Sementara Ade Puspitasari sebagai tergugat II.

Dr. Fahri Bachmid, S.H.,M.H selaku Kuasa Hukum Pengugat Nofel Saleh Hilabi mengatakan, adapun yang menjadi objek gugatan (objektum litis) dalam perkara tersebut adalah hasil penyelenggaran Musda V Partai Golkar Kota Bekasi versi Ade Puspitasari yang disahkan oleh tergugat I, yakni TB. Ace Hasan Syadzily anggota DPR-RI periode 2019–2024 Fraksi Partai Golkar, dalam hal ini adalah Surat Keputusan (SK) Nomor : SKEP- 75/GOLKAR/XI/2021 tertanggal 1 November 2021 Tentang : Pengesahan Komposisi dan dan Personalia DPD Partai Golkar Kota Bekasi masa Bhakti 2020-2025,

“Bahwa secara yuridis terkait pengajuan perkara gugatan penggugat ini, sebelumnya telah ditempuh mekanisme penyelesaian secara internal melalui mahkamah partai golkar, kami telah secara formal mengajukan permohonan tertulis melalui Mahkamah Partai Golkar pada Senin 15 November 2021 pukul 17.05 WIB sesuai tanda terima permnohonan Nomor: 80/TTP-PAN.MPG/X/2021, dan telah pula digelar persidangan pertama terkait pengajuan keberatan dalam sengketa Kepengurusan Partai ini,” tegas Fahri Bachmid, Senin (1/8/2022).

Namun, kata Fahri Bachmid, hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bekasi, terhadap permohonan di Mahkamah Partai tersebut belum juga mendapatkan penyelesaian, dalam hal ini telah lewat 60 hari sebagai syarat waktu yang ditentukan UU parpol, kami meyakini serta memaklumi bahwa barangkali Anggota Majelis Mahkamah Partai Golkar karena satu dan lain hal karena kesibukan masing-masing Anggota.

“Sehingga, tenggat waktu 60 hari sebagaimana ditentukan secara limitatif oleh UU Parpol menjadi terlewatkan, dengan demikian kami harus menempuh upaya penyelesaian melalui pengadilan,” kata Fahri Bachmid dalam keterangan tertulisnya.

Secara hukum, sambung Fahri Bachmid, Nofel Saleh Hilabi terpilih sebagai ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi periode 2020-2025. Hal itu tertuang dalam keputusan Musda V DPD Partai Golkar Kota Bekasi Nomor KEP-08/MUSDA-V/GOLKAR/X/2021, sesuai ketentuan hukum yang berlalu.

“Akan tetapi DPD I Golkar Jabar mengeluarkan produk SK Nomor : SKEP-75/GOLKAR/XI/2021 tertanggal 1 November 2021. Di mana mengesahkan Musda V DPD Golkar Kota Bekasi versi Ade Puspitasari,” tuturnya.

Padahal, lanjutnya, secara prinsip telah nyata mengabaikan dan merugikan kepentingan penggugat dan bertentangan dengan aturan Partai Golkar. Sehingga keputusan tersebut dapat dikualifisir bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penggugat mengajukan gugatan dan meminta kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi untuk menyatakan batal dan tidak sah kepengurusan Musda versi Ade Puspitasari,” paparnya.

Kemudian, lanjut Fahri, penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan sah dan berkekuatan hukum seluruh hasil Musda V DPD Partai Golkar Kota Bekasi versi Nofel Saleh Hilabi.

“PN Bekasi juga harus memerintahkan DPD 1 Partai Golkar Jawa Barat untuk menerbitkan kepengurusan Musda versi Nofel Saleh Hilabi,” tegas Fahri.

Fahri menjelaskan bahwa persidangan telah berjalan, mulai dari pembacaan gugatan hingga tergugat I dan II pun telah mengajukan jawaban. Saat ini, kata Fahri, agenda mendengarkan replik dari penggugat dan pada 22 Agustus 2022 adalah proses pembuktian.

“Kami berharap proses persidangan dapat berjalan secara fair dan objektif. Kami yakin majelis hakim akan bersikap imparsial, kredibel, dan dapat menegakan hukum dan keadilan dalam perkara tersebut,” jelasnya.

Fahri Bachmid menambahkan, secara filosofis, pengajuan gugatan sengketa parpol oleh penggugat Nofel Saleh Hilabi ini adalah sebuah perlawanan hukum yang bersifat legal konstitusional.

“Ini adalah suatu ikhtiar legal dalam rangka melakukan koreksi terhadap tindakan dan perbuatan administrasi yang potensial deviasi, sehingga penggugat mengunakan saluran serta alat legal yang tersedia,” tutup Fahri Bachmid.(YD)

Catatan Redaksi : Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: redaksi.matapersindonesia@gmail.com. Terima kasih.

Berita ini 48 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Breaking News

Ditlantas Polda Sumsel Pantau Arus Balik Di Pintu Tol Keramasan Palembang

Breaking News

Ciptakan Lingkungan Bebas Narkoba, Kodim 0504/JS Selenggarakan Sosialisasi P4GN dan Tes Urine

Breaking News

Operasi Damai Cartenz sambangi Penggerak Pemuda Gereja Kingmi Kab. Nduga

Breaking News

Pangdam Jaya Meninjau Kegiatan Serbuan Vaksinasi Faskes RS Tingkat II Moch. Ridwan Meuraksa

Breaking News

Kabid Bina Marga Tepis Tudingan Pungli Di Dinas BMSDA

Breaking News

Tradisi Pernikahan Suku Adat Madura Yang Unik dan Meriah

Breaking News

Kapolda Dan Wakapolda Sumsel Mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2022 Secara Virtual

Breaking News

Indikasi Korupsi, Disperindag, Disdik dan PDAM Dilaporkan ke Kejagung RI, Kota Bekasi Banyak Koruptor Ya?